Katanya, Rajin Malas Sama Saja. Lha, Gurunya Bagaimana?

Ada kabar yang menarik perhatian saya belakangan ini.

Katanya, mulai 2027 nanti, siswa tidak lagi otomatis naik kelas. Pemerintah sedang mempertimbangkan kebijakan itu untuk mengakhiri fenomena yang disebut "RMS": rajin malas sama saja.

Kalimatnya sederhana. Mudah diingat. Bahkan, kalau dijadikan slogan, rasanya cocok ditempel di ruang guru.

"Rajin malas sama saja."

Guru yang mendengarnya mungkin akan mengangguk pelan sambil berkata, “Nah, ini yang dari dulu kami rasakan.”

Bayangkan ada siswa yang setiap hari belajar, mengerjakan tugas, bertanya ketika tidak paham, dan berusaha memperbaiki nilainya. Di sebelahnya, ada siswa yang tugasnya sering kosong, ketika diterangkan malah asyik mengobrol, dan baru ingat punya buku pelajaran ketika guru mendekat.

Lalu, pada akhir tahun, keduanya naik kelas.

Wajar kalau muncul pertanyaan: lantas, apa gunanya bersusah payah belajar?

Saya bisa memahami kegelisahan itu. Sekolah memang bukan tempat untuk sekadar datang pagi, duduk sampai bel pulang, lalu mendapatkan tiket menuju kelas berikutnya. Ada kompetensi yang perlu dikuasai. Ada tanggung jawab yang harus dibiasakan.

Tetapi, sebagai guru, saya juga punya pertanyaan lain.

Nah, di sinilah ceritanya mulai agak panjang.

Menjadi guru zaman sekarang rasanya menarik.

Pagi-pagi kita datang ke sekolah dengan niat mulia: mengajar anak-anak supaya pintar. Setelah sampai, kita bertemu jadwal, perangkat pembelajaran, administrasi, penilaian, laporan, dan berbagai pekerjaan lain yang juga sama-sama penting menurut tempatnya masing-masing.

Belum lagi kalau ada rapat, kegiatan sekolah, tugas tambahan, atau urusan yang mendadak datang seperti tamu tanpa mengetuk pintu.

Kadang saya membayangkan, kalau semua dokumen administrasi guru ditumpuk menjadi satu, mungkin bisa dijadikan bahan bangunan untuk membuat ruang kelas baru.

Tentu saja ini guyonan. Saya tahu administrasi dibutuhkan. Sekolah perlu catatan. Penilaian perlu bukti. Pengelolaan pendidikan juga tidak bisa berjalan hanya berdasarkan ingatan dan perasaan.

Masalahnya bukan pada administrasi itu sendiri.

Masalahnya muncul ketika guru harus mengisi dokumen yang mirip berkali-kali, memasukkan data yang sama ke tempat berbeda, atau menghabiskan waktu untuk membuktikan bahwa suatu pekerjaan sudah dilakukan, sementara waktu untuk memperbaiki pekerjaan itu justru semakin sempit.

Kita diminta memastikan siswa memahami pelajaran. Kita juga diminta memastikan semua proses tercatat dengan rapi.

Akhirnya, ada satu pertanyaan yang kadang terasa mengganggu: jangan-jangan kita terlalu sibuk mencatat bahwa pembelajaran telah berlangsung, sampai lupa memeriksa apakah pembelajaran itu benar-benar dipahami anak-anak.

Tentu tidak semua administrasi sia-sia. Banyak yang memang bermanfaat. Namun, kalau ada pekerjaan yang bisa disederhanakan tanpa mengurangi kualitas dan akuntabilitas, mengapa harus dipertahankan hanya karena sudah menjadi kebiasaan?

Kalau pemerintah ingin hasil belajar lebih baik, mungkin salah satu langkah awalnya bukan menambah formulir baru, melainkan memeriksa formulir mana yang sebenarnya tidak perlu lagi.

Sebab, waktu guru bukan benda yang bisa digandakan dengan menekan tombol "copy-paste".

Saya pernah berpikir bahwa mengajar itu sederhana: menjelaskan materi, memberi contoh, memberikan latihan, lalu memeriksa hasilnya.

Ternyata, praktiknya tidak selalu demikian.

Di dalam satu kelas, kemampuan anak-anak bisa sangat beragam. Ada yang sekali dijelaskan langsung paham. Ada yang harus diberi contoh dua kali. Ada yang baru mengerti setelah dibimbing secara individual.

Ada pula siswa yang masih kesulitan membaca, padahal materi kelasnya sudah menuntut kemampuan membaca yang lebih tinggi.

Nah, kalau menghadapi anak seperti ini, apakah cukup dengan berkata, “Makanya belajar yang rajin. Kalau tidak bisa, nanti tidak naik kelas”?

Kalimat itu memang mudah diucapkan. Tidak memerlukan kertas, tidak perlu rapat, dan tidak menghabiskan tinta printer.

Tetapi apakah menyelesaikan masalah?

Anak yang belum mampu membaca dengan lancar tidak otomatis menjadi lancar hanya karena takut tidak naik kelas. Anak yang belum memahami nilai tempat dalam matematika juga tidak serta-merta menguasainya setelah mendengar ancaman tinggal kelas.

Mereka perlu dibantu dari titik kemampuan yang benar-benar mereka miliki.

Guru harus mencari tahu: apakah anak belum memahami materi, belum menguasai kemampuan dasarnya, tidak mengerti instruksi, atau memang belum menunjukkan usaha yang diperlukan?

Jawabannya bisa berbeda. Penanganannya pun seharusnya berbeda.

Saya tidak sedang mengatakan bahwa semua kesulitan siswa harus dimaklumi tanpa batas. Disiplin tetap perlu. Usaha tetap penting. Siswa juga perlu belajar bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi.

Tetapi kita tidak bisa menggunakan satu resep untuk semua penyakit, apalagi kalau diagnosisnya saja belum dilakukan.

Lucunya, ketika seorang anak tertinggal jauh, yang paling mudah terlihat justru nilai di rapornya. Yang tidak selalu terlihat adalah berapa kali ia mencoba, bagian mana yang belum dipahami, dan bantuan seperti apa yang sebenarnya ia butuhkan.

Maka, kalau kebijakan tidak naik kelas benar-benar diterapkan, saya berharap yang diperbaiki bukan cuma keputusan pada akhir tahun. Proses menemukan dan membantu anak yang tertinggal juga harus diperhatikan sejak awal.

Jangan sampai kita baru sibuk mencari solusi ketika kalender akademik sudah mendekati garis finis.

Ini bagian yang kadang membuat saya tersenyum, meskipun senyumnya tidak selalu berarti bahagia.

Ketika siswa belum memahami pelajaran, guru diminta berinovasi. Ketika kelas sulit dikendalikan, guru diminta mencari metode yang menarik. Ketika kemampuan siswa beragam, guru diminta menyesuaikan pembelajaran. Ketika hasil belajar rendah, guru diminta melakukan evaluasi.

Semua itu masuk akal. Guru memang perlu terus belajar dan memperbaiki cara mengajar.

Namun, apakah kreativitas guru bisa menggantikan semua keterbatasan?

Misalnya, ada siswa yang sangat sulit mempertahankan perhatian. Ada yang sering bergerak, menyela pembicaraan, atau kesulitan mengikuti instruksi. Ada pula yang membutuhkan pendampingan lebih intensif daripada siswa lainnya.

Guru perlu mengelola kelas agar semua anak tetap bisa belajar. Tetapi guru juga tidak mungkin membagi dirinya menjadi dua puluh bagian untuk mendampingi setiap anak secara bersamaan.

Kalau satu anak membutuhkan bantuan individual selama lima belas menit, sementara ada tiga puluh anak di kelas, guru harus mengatur bagaimana kebutuhan itu dipenuhi tanpa meninggalkan siswa lainnya.

Belum lagi jika guru harus menyelesaikan administrasi, mengajar mata pelajaran lain, dan menjalankan tugas tambahan.

Terkadang saya ingin bertanya sambil bercanda, “Kalau guru bisa membelah diri, apakah tunjangan profesinya juga ikut dibelah atau tetap satu?”

Tentu saya tahu, tidak semua persoalan bisa diselesaikan dengan menambah tenaga. Ada strategi pengelolaan kelas yang dapat dilakukan, ada pendekatan pembelajaran yang bisa diperbaiki, dan ada cara komunikasi yang lebih efektif.

Tetapi kebijakan pendidikan juga harus realistis.

Jika pemerintah mengharapkan guru memberikan pendampingan yang lebih baik, dukungan terhadap pendampingan itu perlu dipikirkan. Jangan hanya targetnya yang dinaikkan, sementara waktu, tenaga, dan sumber dayanya dibiarkan sama.

Guru memang harus bertanggung jawab. Tetapi tanggung jawab bukan berarti harus mampu menyelesaikan semua persoalan seorang diri.

Mari kita bayangkan situasi yang mungkin terjadi.

Pada akhir tahun, guru menyampaikan bahwa seorang siswa belum mencapai kompetensi yang diperlukan. Sekolah telah melakukan penilaian, memberikan bantuan belajar, dan mencatat perkembangannya. Namun, hasilnya belum sesuai dengan target.

Orang tua datang dan berkata, “Anak saya sudah sekolah setahun penuh. Kenapa tidak naik kelas?”

Pertanyaan itu wajar. Orang tua berhak meminta penjelasan. Mereka juga berhak mengetahui dasar keputusan yang menyangkut masa depan anaknya.

Guru harus menjelaskan hasil belajar, kemampuan yang belum tercapai, bantuan yang telah diberikan, dan alasan keputusan tersebut.

Namun, bayangkan jika komunikasi berubah menjadi pertengkaran. Orang tua merasa anaknya diperlakukan tidak adil. Guru merasa pekerjaannya tidak dihargai. Sekolah khawatir persoalan tersebut berkembang menjadi konflik yang lebih besar.

Di tengah situasi itu, anak justru berisiko menjadi pihak yang paling sedikit didengarkan.

Saya kira, persoalan semacam ini tidak cukup diselesaikan dengan meminta guru lebih sabar atau meminta orang tua lebih memahami sekolah.

Sekolah membutuhkan prosedur yang jelas. Penilaian harus memiliki dasar. Orang tua harus memperoleh penjelasan. Jika ada keberatan, harus tersedia mekanisme untuk memeriksanya secara objektif.

Keputusan akademik tidak boleh ditentukan oleh siapa yang paling keras berbicara.

Guru juga tidak seharusnya dibiarkan menghadapi tekanan seorang diri. Kepala sekolah dan pengelola pendidikan perlu ikut memastikan bahwa proses berjalan adil.

Sebab, jika tidak, guru bisa berada dalam posisi serba salah. Ketika siswa dinaikkan, guru dianggap terlalu mudah memberikan nilai. Ketika siswa tidak dinaikkan, guru dianggap tidak mampu mengajar.

Kalau semua keputusan berakhir dengan tuduhan, kapan kita sempat membicarakan cara memperbaiki pembelajaran?

Saya bisa memahami mengapa sekolah memikirkan reputasi.

Tidak ada sekolah yang ingin dianggap gagal. Orang tua tentu berharap anaknya berkembang. Masyarakat juga ingin melihat sekolah yang mampu memberikan pendidikan berkualitas.

Tetapi, reputasi bisa menjadi masalah ketika ia lebih penting daripada kenyataan di ruang kelas.

Kalau sekolah menaikkan siswa hanya agar tidak terlihat memiliki banyak siswa tertinggal, persoalan kemampuan dasar mungkin sekadar berpindah ke kelas berikutnya.

Sebaliknya, kalau sekolah sengaja tidak menaikkan siswa demi menunjukkan bahwa mereka tegas, keputusan itu juga tidak otomatis membuat mutu pembelajaran meningkat.

Tidak naik kelas bukan medali untuk sekolah yang disiplin. Naik kelas juga bukan sertifikat bahwa seluruh proses pembelajaran sudah sempurna.

Yang perlu dilihat adalah perkembangan kemampuan siswa, kualitas pembelajaran, dan bagaimana sekolah menindaklanjuti kesulitan yang ditemukan.

Satu siswa tidak naik kelas juga tidak otomatis membuat akreditasi sekolah turun. Akreditasi menilai mutu satuan pendidikan secara lebih luas, sesuai kriteria dan instrumen yang berlaku.

Jadi, menurut saya, sekolah tidak perlu memanipulasi keputusan akademik demi menjaga citra. Yang perlu dijaga adalah integritas prosesnya.

Kalau memang siswa belum mencapai kompetensi, jelaskan dasarnya. Kalau ternyata proses pembelajarannya yang perlu diperbaiki, akui dan perbaiki. Kalau sekolah membutuhkan dukungan tambahan, sampaikan kebutuhannya.

Kita tidak akan memperbaiki pendidikan hanya dengan membuat rapor terlihat lebih indah daripada kenyataan.

Tidak sesederhana itu.

Saya memahami alasan mengapa kenaikan kelas perlu mempertimbangkan pencapaian belajar. Siswa memang perlu menguasai kompetensi, dan sekolah tidak seharusnya menganggap berakhirnya tahun ajaran sebagai bukti bahwa semua target telah tercapai.

Namun, saya juga tidak ingin tinggal kelas diperlakukan sebagai obat mujarab.

Penelitian mengenai efektivitas tinggal kelas menunjukkan bahwa dampaknya tidak otomatis positif dalam semua keadaan. Hasilnya bergantung pada konteks dan pendekatan yang menyertainya. Jika siswa mengulang kelas dengan cara belajar yang sama, tanpa penanganan terhadap kesulitan dasarnya, belum tentu masalahnya selesai.

Karena itu, saya lebih tertarik pada pertanyaan yang mungkin terdengar kurang menarik daripada slogan “rajin malas sama saja”.

Apa yang dilakukan sekolah ketika menemukan anak yang tertinggal?

Apakah guru punya waktu untuk memberikan pendampingan?

Apakah administrasi yang diminta benar-benar membantu proses belajar?

Apakah orang tua dilibatkan sebelum masalah membesar?

Apakah ada dukungan bagi sekolah yang tidak memiliki sumber daya memadai?

Dan jika kebijakan baru diterapkan, apakah pemerintah juga bersedia mengevaluasi dampaknya terhadap beban kerja guru?

Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin tidak semudah dibuat menjadi slogan. Tidak bisa dijawab hanya dengan satu kalimat di atas panggung. Tetapi justru di situlah pekerjaan kebijakan pendidikan yang sebenarnya dimulai.

Pada akhirnya, saya membayangkan pekerjaan guru yang sederhana, meskipun mungkin tidak pernah benar-benar sederhana.

Saya ingin datang ke kelas, memahami kebutuhan siswa, menjelaskan materi dengan baik, mendampingi anak yang kesulitan, lalu melihat mereka berkembang sedikit demi sedikit.

Saya ingin punya cukup waktu untuk memeriksa mengapa seorang anak belum bisa membaca, bukan hanya mencatat bahwa nilainya belum mencapai target.

Saya ingin berdiskusi dengan orang tua untuk mencari jalan keluar, bukan menghabiskan energi untuk mempertahankan diri dalam pertengkaran.

Saya ingin mengisi administrasi yang memang diperlukan, tetapi tidak harus berkali-kali membuktikan hal yang sama dalam format yang berbeda.

Apakah keinginan itu berlebihan?

Saya rasa tidak.

Saya juga tidak sedang meminta agar guru dibebaskan dari evaluasi. Guru perlu dievaluasi. Sekolah perlu dievaluasi. Kebijakan pemerintah juga perlu dievaluasi. Semuanya harus bersedia diperiksa jika kita memang ingin memperbaiki pendidikan.

Namun, evaluasi seharusnya membantu kita menemukan masalah dan memperbaikinya, bukan sekadar menambah daftar pekerjaan.

Mungkin benar, sudah waktunya kita mengakhiri fenomena “rajin malas sama saja”.

Tetapi jangan berhenti pada siswa.

Jangan sampai siswa dituntut belajar lebih serius, guru dituntut bekerja lebih keras, sekolah dituntut melaporkan lebih banyak, sementara sistemnya sendiri tidak pernah benar-benar bertanya apakah semua tuntutan itu saling mendukung.

Saya percaya siswa perlu belajar bertanggung jawab. Guru juga perlu bertanggung jawab. Sekolah dan pemerintah pun demikian.

Kalau tanggung jawab hanya berjalan dari atas ke bawah, tetapi dukungan tidak ikut mengalir, yang bertambah mungkin hanya beban.

Dan kalau semua orang sibuk memastikan siapa yang harus bertanggung jawab atas kegagalan, jangan-jangan kita justru lupa mengerjakan hal yang paling penting: membuat anak-anak benar-benar belajar.

Jadi, kalau boleh sedikit menyindir, saya ingin bertanya:

Sebab, saya ini guru.

Saya ingin lebih banyak mengajar daripada mengurus bukti bahwa saya mengajar.

Dan saya kira, anak-anak juga datang ke sekolah bukan untuk sekadar menjadi angka di rapor, melainkan untuk belajar sesuatu yang kelak berguna bagi hidup mereka.