Korupsi: Ketika Uang Publik Menjadi Milik Pribadi

Ketika seseorang dihukum karena tindak pidana korupsi, ada dua pertanyaan yang sering kali bertumpang-tindih dalam perdebatan publik: apakah pelakunya sudah mendapatkan hukuman yang setimpal, dan apakah kekayaan hasil kejahatan tersebut sudah benar-benar kembali kepada negara?

​Pertanyaan pertama berfokus pada balasan pidana terhadap individu (in personam), sedangkan pertanyaan kedua berfokus pada pemulihan kerugian ekonomi yang ditimbulkan (in rem). Di Indonesia, dua gagasan yang merepresentasikan pendekatan ini terus menjadi pusat perhatian: Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana dan wacana penerapan hukuman mati bagi terpidana korupsi.

​Kedua isu ini sering diperbincangkan seolah berada dalam arena yang sama—yakni upaya "menghukum koruptor lebih keras". Padahal, keduanya memiliki landasan filosofis, kerangka hukum acara, dan implikasi praksis yang bertolak belakang. Menyamakan keduanya berisiko mengaburkan persoalan mendasar dalam penegakan hukum di Indonesia: sejauh mana instrumen hukum yang ada mampu mengembalikan uang rakyat yang dicuri tanpa melanggar prinsip kepastian hukum yang adil.

​RUU Perampasan Aset: Mengubah Paradigma Penindakan

​Selama ini, instrumen perampasan aset di Indonesia umumnya bersifat conviction-based forfeiture—artinya, perampasan harta benda hasil kejahatan baru dapat dieksekusi setelah ada putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) terhadap diri pelaku. Kerangka ini diatur dalam Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

​Namun, mekanisme konvensional ini memiliki celah hukum yang signifikan. Ketika seorang tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri ke luar negeri secara permanen, atau mengalami gangguan jiwa berkelanjutan, proses peradilan pidana terhenti—dan akibatnya, aset yang diduga kuat berasal dari tindak pidana berisiko tidak dapat disita oleh negara.

​Kesenjangan antara besarnya kerugian keuangan negara dan riil aset yang berhasil dipulihkan (state loss recovery gap) mendorong dirancangnya RUU Perampasan Aset. Instrumen ini mengintroduksi mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB). Berakar dari Pasal 54 ayat (1) huruf c United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003, NCB memungkinkan negara melakukan perampasan aset secara perdata melalui pengadilan tanpa harus bergantung pada vonis pidana atas diri pemiliknya.

​Naskah akademik dan Draf RUU Perampasan Aset yang terdiri atas 8 Bab dan 62 Pasal menargetkan aset hasil tindak pidana bernilai paling sedikit Rp100 juta, aset yang digunakan sebagai instrumen kejahatan, hingga barang temuan. Dalam struktur legislasi, RUU Perampasan Aset terdaftar pada nomor urut 5 dalam Prolegnas Prioritas 2025–2026 di bawah lingkup komisi III DPR RI.

​Capaian pemulihan aset yang ditunjukkan oleh lembaga penegak hukum menguatkan urgensi kerangka hukum ini. Sepanjang tahun 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat pemulihan aset sebesar Rp1,53 triliun—meningkat dari Rp739,6 miliar pada tahun 2024. Secara kumulatif, pemulihan aset dari perkara korupsi oleh Kejaksaan Agung, KPK, dan Polri pada tahun 2025 mencapai Rp28,6 triliun. Meskipun angka ini signifikan, efektivitas pemulihan secara menyeluruh tetap membutuhkan regulasi yang tidak mudah dipatahkan oleh sengketa yurisdiksi.

​Poin Penting: Inti dari RUU Perampasan Aset adalah mengalihkan fokus hukum dari mengejar fisik pelaku (in personam) menjadi mengejar harta hasil kejahatan (in rem), sehingga kematian atau pelarian pelaku tidak lagi menghentikan pengembalian kerugian negara.

​Pembuktian dan Perlindungan Hak Pihak Ketiga

​Penerapan mekanisme perampasan aset perdata (civil forfeiture) membawa konsekuensi teknis pada hukum acara, khususnya terkait beban pembuktian.

​Dalam hukum pidana konvensional, standar pembuktian yang berlaku adalah beyond a reasonable doubt (di luar keraguan yang makul), di mana beban pembuktian sepenuhnya berada pada Jaksa Penuntut Umum. Sebaliknya, dalam permohonan perampasan aset berbasis perdata, hukum acara bergeser menggunakan standar preponderance of the evidence (keseimbangan kemungkinan). Ketika penyidik menunjukkan bukti awal bahwa suatu aset tidak seimbang dengan penghasilan sah pemiliknya, pemilik aset diberikan kesempatan untuk membuktikan asal-usul legal kekayaannya.

Memahami Asas Pembuktian Terbalik dalam Hukum Acara Indonesia

​Namun, peralihan beban pembuktian ini menimbulkan perhatian serius terkait asas due process of law. Kekhawatiran utama berkisar pada potensi salah sita terhadap pihak ketiga beriktikad baik—misalnya seseorang yang membeli atau menerima aset tanpa mengetahui bahwa objek tersebut dibeli dari dana hasil korupsi.

​Untuk mengantisipasi hal tersebut, Draf RUU Perampasan Aset memuat ketentuan perlindungan hukum. Pasal 19 Draf RUU menegaskan bahwa setiap pihak yang merasa dirugikan atas pemblokiran atau penyitaan berhak mengajukan keberatan ke pengadilan negeri. Jika pihak ketiga mampu membuktikan kepemilikan yang sah dan iktikad baik, hakim wajib memerintahkan pengembalian aset tersebut. Kejelasan norma perlindungan dan mekanisme pengawasan yudisial (judicial control) ini menjadi kunci agar kewenangan perampasan aset tidak berubah menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).

​Wacana Hukuman Mati: Antara Anatomi Pasal dan Mitos Efek Jera

​Secara normatif, ancaman hukuman mati bagi pelaku korupsi bukan merupakan wacana baru dalam sistem hukum Indonesia. Ketentuan ini telah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

​Meski demikian, penerapan pasal ini dibatasi oleh kualifikasi yang sangat spesifik, yaitu hanya dapat dijatuhkan jika korupsi dilakukan dalam "keadaan tertentu". Penjelasan pasal merinci kualifikasi tersebut mencakup korupsi yang dilakukan saat negara dalam keadaan bahaya, bencana alam nasional, pengulangan tindak pidana (recidivism), atau saat krisis ekonomi dan moneter.

​RUU Perampasan Aset dan Hukuman Mati: Dua Pendekatan yang Berbeda

Meskipun sama-sama berkaitan dengan pemberantasan korupsi, RUU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi koruptor sebenarnya menyasar hal yang berbeda.

Pertama, dari objek penindakan.
RUU Perampasan Aset berfokus pada aset atau benda yang diduga berkaitan dengan tindak pidana. Dalam terminologi hukum, pendekatan terhadap benda ini dapat dikaitkan dengan konsep in rem. Sementara itu, hukuman mati merupakan bentuk pemidanaan terhadap pelaku sebagai subjek hukum atau in personam.

Kedua, dari dasar hukumnya.
Perampasan aset menjadi bagian dari pembahasan dalam RUU Perampasan Aset yang masih berada dalam proses legislasi. Sementara itu, ketentuan pidana mati dalam perkara korupsi telah dikenal dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan persyaratan berupa keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Ketiga, dari persoalan pembuktian.
Mekanisme perampasan aset dan proses pidana terhadap seseorang tidak dapat begitu saja disamakan. Proses pidana terhadap terdakwa mensyaratkan pembuktian sesuai standar hukum pidana, sedangkan mekanisme perampasan aset tertentu dapat menggunakan pendekatan dan standar pembuktian yang berbeda, bergantung pada mekanisme hukum yang diterapkan.

Keempat, dari tujuan yang hendak dicapai.
Perampasan aset terutama berkaitan dengan memutus manfaat ekonomi dari tindak pidana dan memulihkan aset yang berkaitan dengan kejahatan. Hukuman mati, sebaliknya, merupakan bentuk pidana yang ditujukan kepada pelaku dan berkaitan dengan persoalan pemidanaan, pembalasan, serta pencegahan atau deterrence.

Kelima, dari sifat akibat hukumnya.
Aset yang dirampas melalui mekanisme hukum tertentu masih dapat menjadi objek keberatan atau upaya hukum apabila terdapat dasar yang sah mengenai kepemilikannya. Hukuman mati memiliki karakter yang berbeda karena setelah eksekusi dilakukan, akibatnya bersifat irreversibel atau tidak dapat dipulihkan.

Dengan demikian, perdebatan mengenai perampasan aset dan hukuman mati sebenarnya tidak sepenuhnya berada pada pertanyaan yang sama. Perampasan aset terutama berbicara tentang apa yang diperoleh atau digunakan dalam kejahatan, sedangkan hukuman mati berbicara tentang bagaimana negara menghukum pelakunya.

Karena itu, membandingkan keduanya membutuhkan kehati-hatian. Pertanyaan yang lebih mendasar bukan sekadar apakah hukuman harus semakin berat, tetapi juga bagaimana negara memastikan hasil kejahatan tidak tetap dinikmati, aset publik dapat dipulihkan, proses hukum berlangsung adil, dan pemberantasan korupsi benar-benar memiliki efek pencegahan.

​Dalam sejarah penegakan hukum, Jaksa Penuntut Umum sangat jarang menerapkan klausul ini. Salah satu contoh penerapan terjadi pada persidangan perkara korupsi PT ASABRI di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Desember 2021, di mana Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa Heru Hidayat dengan sanksi pidana mati. Namun, Majelis Hakim menolak tuntutan tersebut dan menjatuhkan pidana nihil karena Pasal 2 ayat (2) tidak dicantumkan dalam surat dakwaan primer penuntut umum.

​Wacana ini kembali memicu diskursus publik dalam perkembangannya di tahun 2026. Pada wawancara publik pertengahan September 2026, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pandangannya mengenai risiko mendasar dari penerapan sanksi pidana mati. Presiden menekankan bahwa sanksi pidana mati memiliki sifat yang tidak dapat diralat (irreversible) apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan pembuktian atau perkembangan teknologi pembuktian baru. Pemerintah mencatat bahwa fokus utama yang lebih krusial adalah tindakan tegas, penguatan sistem, dan optimalisasi pengembalian uang negara yang dislewengkan (follow the money).

​Dari kacamata kriminologi empiris, asumsi bahwa semakin berat sanksi pidana otomatis meningkatkan efek jera (deterrence effect) tidak sepenuhnya terbukti. Studi komparatif dalam literatur kriminologi menunjukkan bahwa variabel paling dominan dalam mencegah kejahatan adalah kepastian penindakan (certainty of punishment)—yakni seberapa tinggi probabilitas seorang pelaku akan tertangkap dan diproses hukum—bukan semata-mata keparahan sanksinya (severity of punishment).

​Pembelajaran Komparatif: Kepastian Hukum vs Keparahan Sanksi

​Pengalaman internasional memberikan gambaran komparatif mengenai efektivitas kedua instrumen ini.

​Hong Kong dan Singapura sering kali dirujuk sebagai contoh keberhasilan dalam menekan korupsi di Asia. Kedua yurisdiksi tersebut tidak mengandalkan pidana mati untuk kasus korupsi, melainkan berfokus pada independensi kelembagaan—seperti Independent Commission Against Corruption (ICAC) di Hong Kong dan Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) di Singapura—serta kepastian penegakan hukum tanpa tebang pilih.

​Desain Kelembagaan Antikorupsi: Belajar dari Model ICAC Hong Kong

​Sebaliknya, negara-negara yang mempertahankan sanksi pidana mati untuk kejahatan ekonomi berskala besar, seperti Tiongkok dan Vietnam, tetap menghadapi tantangan sistemik dalam memberantas korupsi. Bahkan, Tiongkok pada tahun 2015 melakukan reformasi hukum pidana dengan memperkenalkan opsi hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat sebagai alternatif pidana mati untuk kasus suap tertentu. Langkah ini mencerminkan transisi pragmatis menuju perbaikan kerangka pemulihan aset ketimbang pemandulan hak hidup yang berisiko tinggi secara hukum internasional.

​Menjawab Pertanyaan Utama: Apa yang Seharusnya Diutamakan?

​Evaluasi terhadap RUU Perampasan Aset dan wacana hukuman mati membawa kita pada empat pertimbangan kebijakan hukum (legal policy):

​Kejelasan Fungsi Instrumen Hukum: Hukuman mati adalah bentuk sanksi fisik (in personam), sedangkan RUU Perampasan Aset adalah instrumen pengembalian kerugian finansial (in rem). Keberadaan RUU Perampasan Aset menjawab kebutuhan riil pemulihan keuangan negara yang selama ini tidak terselesaikan hanya dengan memenjarakan pelaku.

​Kesiapan Infrastruktur Yudisial: Implementasi RUU Perampasan Aset menuntut integritas aparat penegak hukum dan mekanisme pengawasan yudisial yang transparan. Tanpa pengawasan yang memadai, kewenangan perampasan aset sebelum ada vonis pidana berisiko disalahgunakan.

​Kepatuhan pada Hak Asasi Manusia: Kriteria pihak ketiga beriktikad baik wajib dirumuskan secara presisi dalam RUU Perampasan Aset agar tidak melanggar jaminan perlindungan hak milik pribadi yang diamanatkan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.

​Fokus pada Kepastian Penindakan: Bukti empiris menegaskan bahwa pencegahan korupsi yang efektif dicapai melalui penutupan celah sistem dan kepastian hukum, bukan dengan menambah berat sanksi nominal yang sulit dieksekusi di persidangan.

​Kesimpulan

​RUU Perampasan Aset dan wacana hukuman mati koruptor lahir dari kegelisahan publik yang sama: rasa frustrasi atas kejahatan korupsi yang terus merugikan keuangan negara.

​Namun, kedua instrumen ini menawarkan jalan yang berbeda. RUU Perampasan Aset menyediakan kerangka kerja pragmatis untuk mengejar harta hasil kejahatan secara proporsional dan terukur. Sementara itu, wacana hukuman mati lebih banyak menyentuh aspek retributif yang penerapannya secara praktis dibatasi oleh syarat hukum acara yang ketat serta risiko kekeliruan yang bersifat absolut.

​Uji kebenaran bagi pemberantasan korupsi di Indonesia pada akhirnya bukan terletak pada seberapa ekstrem sanksi yang diwacanakan di ruang publik, melainkan pada seberapa konsisten dan akuntabel sistem hukum nasional dalam mengejar hasil kejahatan dan memulihkannya bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.