Bayangkan sebuah sore di salah satu desa di kawasan Jawa Timur. Suasana pemukiman yang mulanya tenang mendadak berguncang hebat. Dari ujung jalan, sebuah truk besar merayap pelan mengangkut puluhan boks pengeras suara berukuran raksasa yang disusun menggunung. Generator set berkapasitas puluhan ribu watt meraung, menembakkan gelombang suara frekuensi rendah (sub-bass) dengan volume melampaui 110 desibel.

Efeknya tidak hanya terdengar di telinga, melainkan merambat secara fisik. Kaca-kaca jendela bergetar hebat, plester semen dinding rumah retak, barang gantung berjatuhan, dan lantai terasa bergetar di bawah telapak kaki. Di dalam rumah, seorang ibu berusaha menutupi telinga bayinya yang menangis histeris, sementara seorang lansia memegangi dadanya karena pusing dan cemas. Namun di luar, di sepanjang jalan desa, ratusan pemuda berjoget riuh mengikuti dentuman musik. Mereka merayakan apa yang dikenal di tengah masyarakat sebagai sound horeg.

Skenario semacam ini bukan sekadar cerita rekaan. Eskalasi gangguan sosial, kerusakan fisik properti, hingga dampak kesehatan akibat sound horeg mendorong Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur menerbitkan Fatwa Nomor 1 Tahun 2025 yang menetapkan hukum haram bagi penggunaan sound horeg dalam kondisi tertentu. Momen penetapan fatwa tersebut serta-merta memicu reaksi publik yang terbelah. Sebagian masyarakat menyambutnya sebagai bentuk perlindungan atas hak ketenangan lingkungan, sementara sebagian pelaku usaha dan pencinta sub-kultur audio menganggapnya sebagai bentuk pembatasan atas kebebasan berekspresi dan ekonomi warga.

Namun, apakah persoalan sound horeg ini benar-benar sederhana dan dapat direduksi semata-mata menjadi perkara halal atau haram? Ataukah fenomena ini merupakan persimpangan rumit antara nilai-nilai keagamaan, ekspresi budaya populer, kesehatan biomedis, hak asasi warga atas lingkungan yang sehat, hingga batas-batas kewenangan hukum negara?

Anatomi Sosio-Budaya: Dari Hiburan Desa Menjadi Sub-Kultur Desibel Ekstrem

Untuk memahami akar perdebatan ini secara jernih, kita perlu melihat bagaimana fenomena ini tumbuh dan mengakar di tengah masyarakat. Kata horeg dalam dialek bahasa Jawa menggambarkan kondisi bergetar hebat, berguncang, atau menimbulkan dampak fisik pada lingkungan sekitarnya. Secara historiografi sosial, sound horeg merupakan hasil evolusi teknologis dari sistem pengeras suara tradisional (sound system hajatan) di kawasan perdesaan Jawa Timur, khususnya di wilayah Malang Raya, Blitar, Kediri, dan Pasuruan.

Pada mulanya, pengeras suara berdaya sedang digunakan untuk keperluan fungsional: memperjelas suara penceramah dalam pengajian, mengumandangkan sholawat, atau memutar musik penghibur pada resepsi pernikahan warga. Namun, seiring waktu, terjadi komodifikasi dan amplifikasi teknologi audio lokal. Pengeras suara tidak lagi sekadar menjadi alat bantu acara, melainkan bergeser menjadi atraksi utama dalam karnaval perayaan kemerdekaan atau ritual bersih desa.

Dalam studi antropologi dan sosiologi perdesaan, berkembangnya sound horeg ditopang oleh beberapa dinamika sosial yang kompleks:

Pertama, konstruksi identitas dan kebanggaan komunal. Bagi banyak kelompok pemuda perdesaan, kepemilikan dan perakitan sound rig berskala raksasa menjadi simbol kemampuan teknis, kerja sama tim, dan gengsi kelompok. Kerasnya dentuman bass yang mampu menggetarkan lingkungan sekitar dimaknai secara simbolis sebagai wujud keberhasilan rekayasa audio mereka.

Kedua, karnavalisme dan katarsis massa. Parade sound horeg menyediakan ruang pelepasan emosi dari rutinitas kerja harian. Musik berirama cepat dengan frekuensi bass yang membahana di ruang terbuka menjadi wahana berkumpul dan menari bersama tanpa sekat hierarki sosial.

Ketiga, ekosistem ekonomi mikro. Fenomena ini tidak berdiri di ruang hampa. Di sekitarnya, tumbuh rantai ekonomi lokal yang melibatkan pemilik persewaan pengeras suara, teknisi audio, penyedia jasa perakitan boks kayu, pemilik armada truk, penyedia genset, hingga pedagang kaki lima yang meraih pemasukan saat acara berlangsung.

Masalah timbul ketika fungsi hiburan komunal tersebut bergeser menjadi kontestasi adu kekuatan audio (battle sound). Konsentrasi gelombang suara bertekanan tinggi yang dipaksa masuk ke kawasan permukiman padat mengubah sarana perekat warga ini menjadi sumber konflik horizontal. Keresahan warga yang merasa rumahnya rusak dan kesehatannya terganggu bersentuhan langsung dengan kebanggaan komunitas pendukung sound horeg.

Menelisik Fatwa MUI Jatim: Mubah, Haram, dan Fikih yang Proporsional

Saat fatwa MUI Jatim diumumkan, narasi yang beredar di media sosial sering kali menyederhanakannya menjadi tuduhan bahwa MUI mengharamkan sound system secara serampangan. Miskonsepsi ini memicu kesan seolah-olah lembaga keagamaan sedang memberangus kegiatan hiburan warga. Namun, pemeriksaan langsung terhadap amar Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2025 menunjukkan taksonomi hukum yang proporsional dan tidak bersifat absolut.

Dalam amar keputusannya, Komisi Fatwa MUI Jawa Timur merumuskan pembagian kriteria hukum secara terukur:

Pertama, penggunaan yang diperbolehkan (mubah). Penggunaan sound system dengan intensitas suara dalam batas kewajaran untuk kegiatan masyarakat—seperti resepsi pernikahan, pengajian, sholawat, dan kegiatan kemasyarakatan lainnya—hukumnya tetap boleh, sepanjang tidak menimbulkan gangguan dan bebas dari perbuatan maksiat.

Kedua, penggunaan yang diharamkan (haram). Penggunaan pengeras suara menjadi haram apabila memenuhi kriteria spesifik: intensitas suara melebihi batas kewajaran hingga membahayakan kesehatan atau keselamatan; menimbulkan kerusakan fisik pada fasilitas umum atau rumah warga; disertai dengan tindakan kemungkaran seperti tarian erotis, konsumsi minuman keras, atau pelanggaran norma; serta diselenggarakan dalam bentuk battle sound yang memicu pemborosan harta (tabzir) dan potensi konflik sosial.

Ketiga, kewajiban ganti rugi (dhaman). Pihak penyelenggara atau pemilik sound system diwajibkan mengganti kerugian secara materiil jika kegiatannya terbukti merusak barang milik orang lain.

Ditinjau dari metodologi ushul fikih, Komisi Fatwa MUI Jatim menyusun argumentasinya menggunakan kombinasi dalil naqli dan kaidah fiqhiyyah. Fatwa merujuk pada Surah Al-Baqarah ayat 195 yang melarang manusia menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan. Selain itu, fatwa mendasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Ibn Majah mengenai larangan membahayakan diri sendiri dan orang lain (La dharara wa la dhirar), serta hadis riwayat Al-Thabrani mengenai larangan menimbulkan gangguan di jalan-jalan umum warga.

Pijakan metodologis ini dikuatkan oleh kaidah fikih utama: Ad-Dhararu Yuzal (bahaya atau kemudaratan wajib dihilangkan) dan Dar'u al-Mafasid Muqaddam 'ala Jalbi al-Masalih (mencegah kerusakan harus didahulukan daripada mengambil manfaat atau kemaslahatan). Meskipun acara sound horeg membawa perputaran uang kecil bagi pedagang, potensi kerusakan fisik rumah dan gangguan kesehatan warga dipandang sebagai kerusakan (mafsadah) yang jauh lebih besar.

Berdasarkan kerangka Maqasid al-Shariah tentang perlindungan lima kebutuhan dasar (al-dharuriyyat al-khams), penggunaan sound horeg volume tinggi dinilai mengancam dua dimensi utama: Hifz al-Nafs (perlindungan jiwa dan kesehatan tubuh dari gangguan pendengaran serta stres) dan Hifz al-Mal (perlindungan harta benda dari kerusakan struktur bangunan).

Dalam nalar fikih klasik, pendekatan MUI Jatim ini memisahkan secara tegas antara materi suara atau instrumen musik itu sendiri (dzat al-musiqa) dengan alat serta cara penyampaiannya (alat al-ithlaq). Yang bermasalah dalam pandangan fatwa bukanlah keberadaan musik atau pengeras suaranya, melainkan daya tekanan akustik yang melampaui ambang batas keselamatan manusia.

Sains Kebisingan: Anatomi Tubuh di Bawah Hantaman Gelombang Low-Frequency

Persoalan sound horeg tidak berhenti pada ranah fatwa keagamaan. Terdapat bukti biomedis dan fisika akustik yang menjelaskan mengapa dentuman pengeras suara ekstrem ini berdampak serius bagi tubuh manusia.

Sound horeg didominasi oleh gelombang frekuensi rendah antara 20 Hz hingga 100 Hz (sub-bass). Berbeda dengan suara frekuensi tinggi yang mudah terhalang dinding tipis, gelombang frekuensi rendah memiliki panjang gelombang yang besar dan sifat perambatan media padat (structure-borne sound). Gelombang ini merambat melalui tanah, fondasi, dan struktur bangunan. Getaran mekanis yang dihasilkan menyebabkan dinding semen retak, kaca jendela bergetar kuat, dan genteng bergeser.

Paparan Sound Pressure Level (SPL) ekstrem berpengaruh nyata pada kesehatan manusia, baik secara auditoris maupun non-auditoris.

Pada sistem pendengaran, organ telinga manusia mengandalkan sel-sel rambut mikroskopis di dalam Koklea (organ of Corti) untuk menangkap getaran suara. Paparan suara bertekanan tinggi secara terus-menerus merobek dan menghancurkan sel-sel rambut tersebut. Kerusakan ini memicu Noise-Induced Hearing Loss (NIHL) atau ketulian permanen karena sel rambut koklea tidak dapat beregenerasi, serta menimbulkan tinnitus atau sensasi berdenging yang mengganggu di dalam telinga.

Pada sistem organ lain, kebisingan bertekanan tinggi merangsang sistem saraf simpatis untuk memproduksi hormon stres seperti kortisol dan adrenalin. Efek lanjutannya meliputi penyempitan pembuluh darah (vasokonstriksi), peningkatan denyut jantung, dan kenaikan tekanan darah sistolik hingga sekitar 10 mmHg. Getaran frekuensi rendah juga mengganggu sistem vestibular di telinga dalam, yang memicu pusing, vertigo, rasa mual, dan gangguan tidur.

Kelompok masyarakat tertentu memiliki tingkat kerentanan yang jauh lebih tinggi. Saluran telinga pada bayi dan balita berukuran lebih pendek, sehingga tekanan suara yang masuk ke gendang telinga mengalami amplifikasi yang lebih kuat dibandingkan pada orang dewasa. Pada lansia, lonjakan hormon stres dan perubahan tekanan darah mendadak akibat guncangan suara berisiko memperburuk kondisi kardiovaskular.

Ditinjau dari skala pengukuran, desibel (dB) bersifat logaritmik, yang berarti setiap kenaikan 3 dB mewakili penggandaan energi gelombang suara. Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-48/MENLH/11/1996, batas maksimal tingkat kebisingan untuk kawasan permukiman ditetapkan sebesar 55 dB(A). Sementara itu, pengukuran di lapangan pada parade sound horeg sering kali mencatat angka antara 110 hingga 125 dB(A). Suara pada tingkat 115 dB memiliki energi gelombang satu juta kali lebih besar dibandingkan batas aman permukiman—sebuah tingkat intensitas yang secara teknis masuk dalam kategori pencemaran lingkungan hidup.

Kebebasan Berbudaya vs Hak atas Lingkungan Sehat: Benturan Konstitusi

Polemik ini pada akhirnya bermuara pada perdebatan hukum konstitusi mengenai penataan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di sini, terjadi benturan antara dua kategori hak warga negara yang sama-sama dijamin oleh konstitusi.

Di satu sisi, terdapat klaim kebebasan berekspresi dan berbudaya. Pendukung dan pelaku industri sound horeg mendasarkan argumennya pada Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menjamin kebebasan berkumpul dan berekspresi, serta Pasal 28I ayat (3) mengenai penghormatan terhadap identitas budaya masyarakat. Mereka memandang parade audio sebagai ekspresi seni rakyat dan bentuk mata pencaharian yang sah.

Di sisi lain, terdapat klaim hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Warga yang terdampak bersandar pada Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Paparan suara ekstrem yang merusak kediaman dan mengganggu kesehatan dinilai sebagai pelanggaran atas hak dasar untuk menikmati ketenangan di ruang privat.

Inilah titik di mana doktrin hukum tata negara memberikan kejelasan. Dalam hukum internasional dan sistem konstitusi Indonesia, kebebasan berekspresi dan berbudaya dikategori sebagai Derogable Rights—yakni hak-hak yang dapat dibatasi pelaksanaannya oleh negara melalui undang-undang demi kepentingan umum dan keselamatan warga.

Prinsip pembatasan ini termaktub dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yang menegaskan bahwa pelaksanaan hak seseorang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan undang-undang demi menghormati hak orang lain, memenuhi tuntutan moral, nilai keagamaan, keamanan, dan ketertiban umum. Kebebasan menikmati musik berhenti ketika gelombang suara tersebut merusak rumah dan mengganggu kesehatan fisik orang lain di sekitarnya.

Fatwa Keagamaan vs Hukum Negara: Mencegah Anarki Ruang Publik

Kerancuan kerap timbul di masyarakat mengenai kedudukan Fatwa MUI Jatim No. 1 Tahun 2025 dalam penegakan hukum di lapangan. Apakah dengan terbitnya fatwa tersebut, kelompok warga atau ormas dapat langsung membubarkan acara sound horeg secara mandiri?

Jawabannya secara tegas adalah tidak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, fatwa MUI tidak termasuk dalam hirarki peraturan perundang-undangan nasional.

Fatwa MUI berkedudukan sebagai hukum aspiratif (volksrecht)—yakni panduan etik keagamaan yang mengikat secara moral-spiritual bagi umat Islam yang memilih untuk mengamalkannya. Fatwa tidak memiliki kekuatan hukum memaksa (dwingend recht) bagi publik secara umum dan tidak memiliki sanksi pidana atau administratif yang dapat dieksekusi secara langsung.

Oleh karena itu, organisasi kemasyarakatan atau kelompok warga tidak dibenarkan melakukan penyitaan alat, pembubaran paksa, atau tindakan menghakimi sendiri (eigenrichting) bersandarkan pada fatwa keagamaan. Penindakan dan penertiban di ruang publik merupakan monopoli sah penegak hukum negara, yaitu Kepolisian RI dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Agar norma perlindungan dalam fatwa memiliki kekuatan hukum yang mengikat umum, materi keagamaan tersebut harus ditransformasikan (dipositivisasikan) ke dalam instrumen hukum negara berupa Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Bupati/Wali Kota.

Proses transformasi ini mulai terlihat di Kota Probolinggo, di mana Pemerintah Kota bersama MUI setempat menggodok regulasi penggunaan pengeras suara di ruang terbuka dengan merujuk pada Fatwa MUI Jatim No. 1/2025 dan KepmenLH No. 48/1996. Melalui Perda atau Perwali, nilai-nilai etis diterjemahkan menjadi aturan hukum positif yang memuat batas desibel, jam operasional, dan sanksi administratif yang mengikat secara resmi.

Pembelajaran Internasional dan Jalan Keluar Tata Kelola

Masalah kebisingan acara hiburan terbuka bukan hanya terjadi di Indonesia. Berbagai negara telah mengembangkan mekanisme hukum untuk mengendalikan polusi suara tanpa harus mematikan industri kreatif audio.

Di Inggris, melalui Code of Practice on Environmental Noise Control at Concerts (Pop Code) di bawah Environmental Protection Act 1990, pemerintah menetapkan batas Music Noise Level (MNL) untuk acara terbuka. Di area luar permukiman warga, suara konser tidak boleh melebihi 65 dB(A) pada jarak 1 meter dari bangunan kediaman. Penyelenggara wajib menyiagakan petugas pemantau akustik langsung (live monitoring), dan pejabat Environmental Health Officer berwenang mematikan aliran listrik jika batas desibel dilanggar.

Sementara itu, World Health Organization (WHO) merumuskan Global standard for safe listening venues and events, yang merekomendasikan batas paparan suara maksimal 100 dB LAeq (15 menit) di lokasi acara terbuka untuk melindungi pendengaran pengunjung. WHO juga mewajibkan pemantauan desibel secara langsung menggunakan instrumen terkalibrasi serta penyediaan area tenang (quiet zones) bagi pengunjung.

Mematikan seluruh industri audio lokal di Indonesia secara represif tentu bukan langkah yang bijaksana, mengingat adanya potensi ekonomi rakyat di dalamnya. Namun, membiarkan jalanan pemukiman dikuasai oleh teror desibel ekstrem juga merupakan bentuk pembiaran negara terhadap keselamatan warga.

Langkah rasional ke depan adalah menyusun Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati/Wali Kota yang berbasis data ilmiah dan kepastian hukum. Kebijakan publik yang berimbang perlu memuat lima instrumen teknis:

Pertama, penetapan batas desibel terukur. Pemerintah daerah perlu menentukan ambang batas suara maksimal yang jelas di lokasi acara—misalnya maksimal 85 dB(A) pada jarak 10 meter dari sumber suara di area jalan umum.

Kedua, penetapan zonasi khusus. Acara parade sound system berdaya besar harus dialihkan dari jalan-jalan pemukiman sempit ke lapangan terbuka atau area non-pemukiman, serta ditetapkan zona bebas kebisingan di sekitar fasilitas kesehatan dan rumah ibadah.

Ketiga, pembatasan waktu operasional. Kegiatan hiburan di area terbuka perlu dibatasi jam operasionalnya, misalnya maksimal hingga pukul 23.00 WIB, untuk menjamin hak istirahat warga.

Keempat, mekanisme perizinan dan deposit kerugian. Penyelenggara wajib mengurus izin keramaian berbasis analisis risiko dan menyetor deposit jaminan kerugian. Jika acara terbukti merusak fasilitas warga, dana deposit disita untuk biaya ganti rugi (dhaman).

Kelima, pengawasan teknis lapangan. Aparat Satpol PP dan Kepolisian perlu dibekali dengan instrumen Sound Level Meter (SLM) yang terkalibrasi. Aparat berwenang menghentikan aliran listrik atau membubarkan acara jika batas desibel dilanggar secara persisten.

Kesimpulan

Fenomena sound horeg pada akhirnya membuktikan bahwa sebuah persoalan sosial modern di Indonesia jarang sekali berdiri di atas satu dimensi tunggal. Ia bukan semata-mata perkara klaim halal dan haram.

Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2025 telah menjalankan fungsinya dalam memberikan arahan etis-keagamaan: membolehkan penggunaan pengeras suara untuk kegiatan sosial yang wajar, sekaligus melarang daya rusak kebisingan ekstrem yang mengancam kesehatan dan harta benda. Namun, arahan etis tersebut memerlukan kehadiran negara. Pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum wajib menerjemahkan norma keagamaan dan bukti biomedis tersebut ke dalam Peraturan Daerah yang terukur, adil, dan berdaya ikat hukum.

Ruang publik adalah milik bersama. Kebanggaan kelompok dan kebebasan berekspresi merupakan hak warga negara, namun hak masyarakat luas untuk hidup sehat, aman, dan tenang di kediamannya adalah hukum tertinggi yang wajib dilindungi. Mencari titik temu di antara gemuruh suara ini bukan berarti mematikan kegembiraan warga, melainkan memastikan bahwa kegembiraan sebagian orang tidak diproduksi di atas penderitaan orang lain.